PALI | Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Tahun Anggaran 2026 hingga 3 September 2026 baru mencapai Rp544,61 miliar atau 69,08 persen dari total pagu Rp788,36 miliar.
Artinya, masih terdapat sekitar Rp243,75 miliar yang belum terealisasi. Data tersebut tercantum dalam Postur TKDD Kabupaten PALI 2026, berdasarkan SIKD fitur Lacak Salur (CaLKur) per 3 September 2026.
Pada komponen DBH, realisasi baru Rp162,81 miliar dari pagu Rp259,74 miliar atau 62,68 persen. Bahkan DBH Perkebunan Sawit baru terealisasi 20 persen.
Sementara DAU terealisasi Rp282,49 miliar dari pagu Rp384,58 miliar atau 73,46 persen. DAU bidang kesehatan dan pendidikan masing-masing baru mencapai 35 persen.
Untuk DAK Nonfisik, realisasi mencapai Rp90,07 miliar dari pagu Rp123,27 miliar atau 73,07 persen. Dana BOS menjadi salah satu komponen tertinggi dengan realisasi 98,89 persen.
Sedangkan Dana Desa menjadi perhatian karena baru terealisasi Rp9,23 miliar dari pagu Rp20,77 miliar atau 44,44 persen, sehingga masih tersisa sekitar Rp11,54 miliar.
Rp243,75 Miliar Jadi Pertanyaan,besarnya dana yang belum terealisasi memunculkan pertanyaan publik mengenai penyebab dan proyeksi penyalurannya.
Pemkab PALI perlu menjelaskan komponen apa saja yang belum tersalur, apa kendalanya, kapan diproyeksikan terealisasi, serta bagaimana pengaruhnya terhadap kebutuhan belanja dan kewajiban daerah hingga akhir tahun anggaran.
Apakah rendahnya realisasi semata karena mekanisme penyaluran bertahap dari pemerintah pusat, atau terdapat persyaratan maupun persoalan administratif yang menghambat?
Rp243,75 miliar bukan angka kecil. Publik berhak mengetahui kapan dana tersebut terealisasi dan untuk membiayai kebutuhan apa?
Data bersumber dari Postur TKDD Kabupaten PALI Tahun 2026 berdasarkan SIKD Fitur Lacak Salur (CaLKur) per 3 September 2026. (Red)
