SUMSEL//PALI. svectrum.com
18 Juli 2025.
Geliat pembangunan infrastruktur yang digencarkan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) di bawah kepemimpinan Bupati Asgianto, ST dan Wakil Bupati Iwan Tuaji, SH menuai sorotan. Meski upaya membuka konektivitas wilayah melalui proyek pembukaan jalan baru disambut sebagian kalangan, publik mulai mempertanyakan skala prioritas pembangunan, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan.
Beberapa proyek yang menjadi sorotan adalah pembangunan Jalan Lingkar Desa Prambatan yang menyedot anggaran hingga Rp1,39 miliar dari APBD 2025. Proyek Jalan Cor Beton dan drainase kelurahan Hadayani dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten PALI tahun anggaran 2025, pada pekerjaan Pembangunan Jalan Dan Drainase di Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).
Proyek jalan dan drainase Dinas PUTR Kabupaten PALI tahun anggaran 2025 tersebut, saat menjadi sorotan.
Proyek ini dinilai belum memiliki urgensi mendesak dibandingkan permasalahan krusial di sektor pendidikan dan pelayanan dasar lainnya.
Data yang dihimpun menunjukkan, Kabupaten PALI masih kekurangan 213 ruang kelas belajar layak untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) dan 36 ruang kelas belajar untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Selain itu, kebutuhan satu fasilitan pendukung lainnya seperti ruang Lab komputer juga belum terpenuhi. Kondisi ini berbanding terbalik dengan semangat pemerataan akses pendidikan yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah.
Di berbagai wilayah PALI, masih banyak siswa yang harus belajar dalam kondisi memprihatinkan, seperti atap ruang kelas yang bocor, dinding retak, hingga terpaksa belajar bergantian akibat keterbatasan ruang. Ketimpangan ini memperlihatkan belum terjadinya keseimbangan antara pembangunan fisik dan investasi sumber daya manusia (SDM).
“Pendidikan seharusnya menjadi fondasi pembangunan. Ketika ruang kelas rusak dibiarkan, sementara proyek jalan baru terus dikebut, ini mengindikasikan ketimpangan arah pembangunan,” ujar Muhammad seorang pemerhati pendidikan lokal.
Publik juga mulai mencurigai adanya politisasi proyek-proyek infrastruktur seperti paving block, yang dinilai lebih mudah dijadikan “etalase pencapaian visual” pemerintah. Proyek-proyek semacam ini memang cenderung cepat dikerjakan dan langsung tampak hasilnya, namun tidak serta merta menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat.
Sementara itu, pembangunan ruang kelas yang berdampak jangka panjang terhadap peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat PALI, justru terabaikan karena dinilai tidak sepopuler secara politik.
"Sedih untuk dikatakan, di saat pembukaan jalan baru dan paving blok terus digalakkan, akses menuju pendidikan layak justru tersendat," ungkap Muhammad, Pemerhati pendidikan Kabupaten PALI.
Pembangunan semestinya tidak hanya sebatas membuka jalur fisik, melainkan juga membuka jalan anak-anak PALI menuju masa depan yang lebih cerah melalui pendidikan yang bermutu.
Dengan usia 12 tahun sebagai daerah otonom, Kabupaten PALI sudah menunjukkan capaian signifikan dalam pembangunan konektivitas antar wilayah. Namun kini, estafet pembangunan di tangan pemimpin baru seharusnya mulai menyeimbangkan arah kebijakan: tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat pondasi SDM sebagai investasi jangka panjang.
Kini jawaban atas pertanyaan besar arah pembangunan pemerintah kabupaten PALI kedepan dibawah kepemimpinan Bupati Asgianto, ST., dan Wakil Bupati Iwan Tuaji, SH., yang sangat ditunggu tunggu masyarakat PALI:
Berapa total alokasi anggaran pendidikan dalam APBD 2025 Kabupaten PALI?
Apakah alokasi tersebut telah memenuhi amanat minimal 20% dari APBD sesuai UUD 1945 Pasal 31 Ayat 4?
Dari anggaran pendidikan yang dialokasikan, berapa persen yang digunakan untuk pembangunan fisik seperti ruang kelas baru, rehab sekolah, dan pengadaan sarana belajar?
Apa rencana konkret pemerintah daerah untuk menutup kondisi 213 ruang belaja sekolah dasar dan 36 ruang belajar sekolah menengah pertama dan fasilitas pendidikan lainnya ? Apakah hanya menjadi tumpukan catatan?
Masyarakat berharap pemerintah daerah segera merumuskan ulang skala prioritas pembangunan agar selaras dengan kebutuhan riil masyarakat dan tidak semata berorientasi pada pencitraan proyek jangka pendek. Pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat tercapai bila infrastruktur dan manusia dibangun secara bersamaan. (Tim)
