PALI – Kasus hukum yang tengah menjerat Wakil Bupati PALI menjadi perhatian berbagai kalangan, termasuk unsur pimpinan DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).
Wakil Ketua DPRD PALI, Firdaus Hasbullah, menyatakan keprihatinannya atas peristiwa tersebut. Namun demikian, ia menegaskan bahwa seluruh pihak harus menghormati proses hukum yang saat ini sedang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
Menurut Firdaus, proses penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan harus diberikan ruang untuk berjalan secara profesional, objektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami prihatin atas peristiwa ini. Namun kami menyerahkan sepenuhnya proses penyidikan dan pembuktian kepada Kejati Sumsel sesuai dengan ketentuan KUHAP yang berlaku,” ujar Firdaus dalam keterangannya kepada media.
Di tengah situasi tersebut, Firdaus mengingatkan agar roda pemerintahan di Kabupaten PALI tetap berjalan normal dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu oleh dinamika hukum yang sedang berlangsung.
“Tugas kami adalah memastikan pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat. Kepentingan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Firdaus juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan sikap bijak serta tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Menurutnya, asas praduga tak bersalah merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang wajib dihormati oleh semua pihak.
“Kita tetap memegang teguh asas praduga tak bersalah. Sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, setiap orang harus dianggap belum bersalah. Mari kita hormati proses hukum yang sedang berjalan dan memberikan kesempatan kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional,” katanya.
Ia berharap seluruh pihak dapat menjaga kondusivitas daerah serta tidak menjadikan persoalan hukum yang sedang berproses sebagai ruang untuk membangun opini yang dapat memperkeruh suasana.
“Yang terpenting saat ini adalah menjaga stabilitas daerah, menghormati proses hukum, dan memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan yang optimal dari pemerintah,” pungkasnya.(PA)
