PALI – Dalam setiap pelaksanaan proyek konstruksi maupun pengadaan barang dan jasa pemerintah, tahapan yang paling menentukan keberhasilan suatu pekerjaan bukanlah saat pembangunan dimulai, melainkan sejak proses perencanaan dilakukan.
Perencanaan yang baik akan menghasilkan pekerjaan yang tepat sasaran, efisien, berkualitas, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Sebaliknya, perencanaan yang buruk berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran, keterlambatan pekerjaan, kegagalan konstruksi, hingga kerugian keuangan negara.
Para ahli manajemen proyek bahkan menyebut bahwa kegagalan dalam perencanaan sama dengan "merencanakan kegagalan" (planning to fail), karena seluruh proses berikutnya akan mengikuti hasil dari dokumen perencanaan yang disusun pada tahap awal.
Dalam sistem pengadaan pemerintah, perencanaan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan kewajiban yang diatur secara jelas dalam berbagai regulasi.
1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021
Pada Pasal 18 ayat (1) disebutkan bahwa,
Perencanaan Pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara pengadaan, jadwal pengadaan, dan anggaran pengadaan.
Kemudian pada Pasal 18 ayat (2) ditegaskan bahwa,
Perencanaan pengadaan dilakukan berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan anggaran.
Artinya, setiap kegiatan wajib diawali dengan identifikasi kebutuhan yang nyata dan bukan sekadar keinginan atau asumsi.
2. Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Dalam aturan ini dijelaskan bahwa proses perencanaan harus memperhatikan:
- Kesesuaian dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- Kesesuaian dengan kebutuhan pengguna.
- Ketersediaan anggaran.
- Analisis risiko.
- Spesifikasi teknis yang tepat.
- Perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang wajar.
Perencanaan yang dilakukan tanpa survei lapangan dan kajian kebutuhan berpotensi menghasilkan spesifikasi yang tidak sesuai kondisi sebenarnya.
Perencanaan Konstruksi Wajib Didukung Kajian Teknis,
Dalam pekerjaan konstruksi, perencanaan tidak cukup hanya membuat gambar kerja.
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, setiap pekerjaan konstruksi harus memperhatikan aspek:
- Keselamatan konstruksi.
- Kualitas bangunan.
- Ketepatan fungsi.
- Keberlanjutan lingkungan.
Perencanaan harus dilakukan oleh tenaga ahli yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya.
Kajian yang wajib dilakukan antara lain,
Survey Lapangan Meliputi:
- Kondisi geografis.
- Topografi.
- Aksesibilitas lokasi.
- Kondisi tanah.
- Kondisi eksisting bangunan atau infrastruktur.
Survey Kebutuhan Meliputi:
- Jumlah penerima manfaat.
- Kebutuhan aktual masyarakat.
- Potensi pengembangan wilayah.
Kajian Teknis Meliputi:
- Perhitungan struktur.
- Analisis hidrologi.
- Analisis geoteknik.
- Analisis lalu lintas.
- Kajian lingkungan.
Tanpa kajian tersebut, hasil perencanaan berisiko tidak dapat diterapkan saat pelaksanaan.
Konsultan perencana bukan hanya bertugas membuat gambar dan RAB.
Dalam ketentuan jasa konstruksi, perencana memiliki tanggung jawab profesional terhadap hasil pekerjaannya.
Apabila ditemukan:
- Kesalahan desain.
- Kesalahan volume.
- Kesalahan spesifikasi.
- Perencanaan yang tidak sesuai kondisi lapangan.
Maka dapat dilakukan evaluasi terhadap tanggung jawab penyedia jasa konsultansi.
Bahkan apabila terbukti menimbulkan kerugian negara atau kerusakan konstruksi, konsekuensi hukum dapat dikenakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kegagalan perencanaan sering kali menjadi akar masalah berbagai proyek bermasalah.
Beberapa dampak yang umum terjadi antara lain:
1. Pembengkakan Anggaran
Perencanaan yang tidak akurat menyebabkan:
- Addendum kontrak berulang.
- Penambahan volume pekerjaan.
- Kenaikan biaya pelaksanaan.
2. Keterlambatan Pekerjaan
Kesalahan desain atau kekurangan data lapangan sering memaksa kontraktor melakukan perubahan pekerjaan di tengah pelaksanaan.
Akibatnya target penyelesaian menjadi terganggu.
3. Mutu Pekerjaan Rendah
Spesifikasi yang tidak sesuai kebutuhan dapat menghasilkan bangunan yang cepat rusak atau tidak berfungsi optimal.
4. Terjadinya Kegagalan Bangunan
Dalam kasus yang lebih serius, kesalahan perencanaan dapat menyebabkan:
- Retak struktur.
- Penurunan bangunan.
- Keruntuhan konstruksi.
- Tidak berfungsinya infrastruktur.
5. Kerugian Keuangan Negara
Perencanaan yang tidak matang dapat mengakibatkan:
- Pekerjaan mubazir.
- Bangunan tidak dimanfaatkan.
- Pengadaan yang tidak sesuai kebutuhan.
Kondisi ini berpotensi menimbulkan kerugian negara yang menjadi objek pemeriksaan aparat pengawas maupun aparat penegak hukum.
6. Potensi Perbuatan Melawan Hukum
Apabila kegagalan perencanaan terjadi karena:
- Kelalaian berat;
- Manipulasi data survei;
- Pengaturan spesifikasi;
- Persekongkolan dalam proses pengadaan;
maka permasalahan tersebut dapat berkembang menjadi persoalan hukum baik secara administrasi, perdata, maupun pidana.
Praktik pengawasan selama ini sering terfokus pada tahap pelaksanaan fisik. Padahal berbagai persoalan proyek justru berawal dari dokumen perencanaan yang tidak matang.
Karena itu pengawasan perlu dilakukan sejak:
- Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- Survey lapangan.
- Penyusunan DED (Detail Engineering Design).
- Penyusunan RAB.
- Penyusunan spesifikasi teknis.
- Penetapan metode pengadaan.
Dengan perencanaan yang komprehensif, transparan, dan akuntabel, proyek pemerintah dapat dilaksanakan secara tepat mutu, tepat biaya, tepat waktu, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
"Perencanaan yang baik tidak menjamin keberhasilan 100 persen, namun hampir semua kegagalan proyek dari perencanaan yang buruk."(PA)
