MUARA ENIM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Sumatera Selatan. Dalam operasi yang berlangsung pada Senin (8/6/2026), tim penindakan KPK mengamankan sebanyak 10 orang, termasuk Bupati Muara Enim, Edison.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya kegiatan penindakan tersebut. Ia menyebutkan bahwa dari total 10 orang yang diamankan, lima berasal dari unsur Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan lima lainnya dari kalangan swasta.
“Lima orang dari unsur Pemkab Muara Enim, salah satunya Bupati. Kemudian lima orang lainnya dari pihak swasta,” ujar Budi kepada wartawan, Senin (8/6/2026).
Meski demikian, KPK belum mengungkap secara rinci perkara yang menjadi dasar operasi tersebut. Hingga saat ini, tim antirasuah masih melakukan serangkaian kegiatan di lapangan untuk mendalami dugaan tindak pidana yang sedang ditangani.
“Tim masih di lapangan, kami akan update kembali perkembangannya,” kata Budi.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, juga membenarkan adanya operasi tangkap tangan yang menyasar orang nomor satu di Kabupaten Muara Enim tersebut.
“Benar,” ujar Fitroh singkat saat dikonfirmasi wartawan.
Di tengah berlangsungnya operasi, sejumlah ruangan di Gedung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim tampak disegel oleh KPK. Berdasarkan informasi yang dihimpun, ruangan yang disegel antara lain ruang Sub Koordinator Perencanaan dan ruang Sekretaris.
Segel KPK yang terpasang di pintu-pintu ruangan tersebut mengindikasikan bahwa lokasi tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan proses penyelidikan yang sedang berlangsung. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari KPK mengenai keterkaitan ruangan yang disegel dengan perkara yang sedang ditangani.
Operasi tangkap tangan ini sontak menjadi perhatian publik Sumatera Selatan. Pasalnya, Muara Enim merupakan salah satu daerah strategis yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi sorotan terkait tata kelola pemerintahan dan pelaksanaan proyek-proyek daerah.
KPK menegaskan bahwa status hukum pihak-pihak yang diamankan akan ditentukan setelah proses pemeriksaan awal selesai dilakukan. Sesuai ketentuan hukum yang berlaku, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan langkah hukum selanjutnya, termasuk menetapkan tersangka apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup.
Hingga saat ini, masyarakat masih menunggu penjelasan resmi KPK terkait konstruksi perkara, barang bukti yang diamankan, serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. (Red/PA)
