SUMSEL//PALI. svectrum.com
Kamis 12 februari 2026
PALI – Proyek Peningkatan Jalan Simpang Suka Damai Talang Ali Kota Baru (K.23) yang bersumber dari Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Tahun Anggaran 2025 senilai Rp10.000.000.000 menuai sorotan warga. Selain mengalami keterlambatan penyelesaian, pekerjaan perkerasan jalan juga diduga tidak sesuai spesifikasi teknis karena disebut menggunakan krosos tanpa lapisan agregat sebagaimana standar konstruksi jalan.
Berdasarkan dokumen tender, paket pekerjaan berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dengan metode Tender Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah Sistem Gugur. Nilai HPS tercatat sebesar Rp9.999.924.169,99, sementara harga penawaran pemenang sekitar Rp9,9 miliar. Pemenang tender adalah CV. Karya Pratama Utama, beralamat di Palembang, Sumatera Selatan.
Proyek yang memiliki target waktu pelaksanaan 90 hari kalender sejak penandatanganan kontrak. Dalam dokumen kegiatan, tercantum bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berasal dari jajaran Dinas PUTR PALI, dengan penandatanganan dokumen kegiatan pada Agustus 2025.
Terlambat, Progres Dipertanyakan
Sejumlah warga mengeluhkan progres pekerjaan yang molor dari jadwal. Hingga kini, sebagian ruas disebut belum rampung, sementara aktivitas lalu lintas masyarakat terganggu. Keterlambatan ini memicu sejumlah pertanyaan apakah terjadi kendala teknis atau administrasi?
Adakah adendum kontrak yang memperpanjang masa pelaksanaan?
Bagaimana fungsi pengawasan dari dinas terkait? Apakah termin pembayaran tetap berjalan meski progres belum optimal?
Padahal dalam dokumen, jangka waktu penyelesaian hanya 3 bulan (90 hari kalender).
Perkerasan Diduga Tak Sesuai Spesifikasi
Dalam dokumen uraian singkat pekerjaan, lingkup kegiatan mencakup Divisi 1: Umum
Divisi 2: Drainase Divisi 3: Pekerjaan Tanah dan Geosintetik Divisi 5: Perkerasan Berbutir Divisi 7: Struktur Divisi 10: Pemeliharaan.
Namun informasi di lapangan menyebutkan perkerasan jalan menggunakan batu krosos (batu bulat) tanpa dilapisi agregat kelas A atau B sebagaimana lazimnya pekerjaan perkerasan berbutir dalam praktik konstruksi jalan.Agregat B digunakan sebagai lapis pondasi atas. Agregat/krokos sebagai lapis pondasi bawah.
Keduanya berfungsi memperkuat struktur serta meningkatkan daya tahan terhadap beban kendaraan dan cuaca, jika benar hanya menggunakan krosos tanpa agregat sesuai spesifikasi dalam RAB dan dokumen kontrak, maka kualitas serta umur layanan jalan dikhawatirkan tidak maksimal berpotensi cepat rusak dan merugikan keuangan daerah.
Apabila spesifikasi teknis tidak dijalankan sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai. Penyimpangan teknis pekerjaan
Pelanggaran prinsip efisiensi dan akuntabilitas pengadaan yang berpotensi pada kerugian daerah apabila mutu tidak sebanding dengan nilai anggaran.
Dengan pagu mencapai Rp10 miliar dan delapan peserta tender, publik menilai proyek ini seharusnya melalui pengawasan ketat, baik administratif maupun teknis.
Dengan nilai proyek yang besar, masyarakat berhak mengetahui rincian kontrak dan jadwal pelaksanaan aktual
Hasil uji mutu material di lapangan
Laporan pengawasan konsultan dan PPK
Progres fisik dibandingkan serapan anggaran, royek infrastruktur bukan sekadar membangun jalan, tetapi menyangkut kepercayaan publik terhadap pengelolaan uang rakyat. Dokumen menyebut keluaran kegiatan adalah “tersedianya kondisi jalan yang mantap”. Namun bila mutu diragukan dan progres molor, tujuan itu terancam meleset.
Jika dugaan keterlambatan dan ketidak sesuaian spesifikasi benar terjadi, aparat pengawasan internal maupun eksternal selayaknya segera melakukan audit teknis dan administrasi.Uang rakyat tak boleh dikompromikan oleh pekerjaan yang asal jadi.
Sangat di sayangkan pejabat dinas PUTR bungkam saat di konfirmasi seakan menutup jalur komunikasi dan seolah alergi terhadap media media yang kritis terhadap pengelolaan keuangan negara. (red/tim)
