Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

"Dinas PUTR Diduga Tak punya Nyali Hadapi Kontraktor Nakal", Nama Baik Bupati Jadi Taruhan.

Selasa, 15 Juli 2025 | Juli 15, 2025 WIB | 0 Views Last Updated 2025-07-15T15:07:25Z


SUMSEL//PALI. svectrum.com

15 Juli 2025


Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sedang tidak baik baik saja, yang mana Akhir Akhir ini selalu trending berita terkait kelakuan para oknum pejabatnya yang diduga tidak profesional dalam bekerja.



"Tentu, bila perilaku pejabat yang tidak profesional memang bisa mencoreng nama baik seorang bupati. Hal ini karena pejabat yang tidak profesional seringkali melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan standar etika dan profesionalisme, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif pada citra bupati dan pemerintahan daerah,15/07/25.



Seperti halnya yang terjadi di lingkungan Dinas PUTR Kabupaten PALI Akhir Akhir ini selalu menjadi trending topik pembahasan hangat publik, yang mana para oknum pejabatnya ada indikasi ugal ugalan dalam pengunaan anggaran yang sama sekali tidak berpihak pada kepentingan masyarakat.



Kata ugal ugalan bukan tanpa dasar, bukti sudah terjadi ada beberapa titik pembangunan infrastruktur yang tidak ada pemukiman masyarakat yang dapat kita duga ada kepentingan pribadi antara Pejabat vs kontraktor.



Selain itu lemahnya pengawasan juga menjadi sorotan, padahal pengawasan pembangunan infrastruktur biasanya ada dari konsultan pengawas dan ada juga dari pihak Dinas PUTR sendiri, kok hasil pekerjaan masih saja terkesan asal jadi..?



Entah apa yang sedang terjadi, sehingga muncul dugaan pejabat lingkungan PUTR seperti terbelenggu oleh kekuatan yang tak bisa mereka lawan, yang mana pada akhirnya bungkam.


Mengapa begitu, karena sudah beberapa menjadi bukti bahwa lemahnya kinerja pejabat di lingkungan Dinas PUTR yang mana dalam pengawasan pembangunan infrastruktur yang ada, seolah pihak kontraktor dapat kita duga tidak terlalu di perhatikan pengerjaannya, sehingga banyak pekerjaan yang hasilnya amburadul.



Perihal ini di ungkapkan oleh HR, yang mengatakan Disinilah peran penting Dinas PUTR Kabupaten PALI yang punya wewenang penuh terhadap pekerjaan yang ada di Dinas tersebut, mampukah para pejabat ini melawan dan mengungkap dugaan kejahatan yang dilakukan para kontraktor nakal yang viral di beberapa media beberapa hari ini.



Jika memang mereka punya nyali, kenapa harus bungkam, turun lihat dan berikan sangsi terhadap kontraktor yang bekerja asal jadi, serta bila perlu stop pekerjaan mereka jika belum di perbaiki.



Karena yang masyarakat tunggu adalah hasil yang memuaskan, bukan hasil yang amburadul, jauh dari kata rapi di pandang mata saja tak elok.



"Ini bukan sedang menghirup Kopi Hitam Tanpa gula, yang sudah tentu pasti terasa pahit, namun ini tentang citra pemerintah Kabupaten PALI yang dapat mencoreng nama baik Bupati dan Daerah yang di pimpinannya,ungkapnya.



Citra Pemerintah Daerah:

Pejabat adalah representasi dari pemerintah daerah. Jika seorang pejabat berperilaku buruk, seperti korupsi, pungli, atau melakukan tindakan tidak etis lainnya, hal ini akan langsung dikaitkan dengan pimpinan tertinggi, yaitu bupati.



Kepercayaan Publik:

Tindakan tidak profesional pejabat dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Hal ini karena masyarakat akan menilai bahwa pemerintah tidak mampu mengelola aparatur sipil negara dengan baik,jelasnya.



Dampak Negatif Lainnya:

Selain itu, tindakan tidak profesional juga dapat menyebabkan berbagai dampak negatif lainnya, seperti:



Penghamburan anggaran: Pejabat yang tidak profesional mungkin melakukan pemborosan anggaran daerah untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.



Kinerja buruk: Kinerja birokrasi dapat menurun karena kurangnya profesionalisme dan integritas.



Konflik kepentingan: Pejabat yang tidak profesional mungkin terlibat dalam konflik kepentingan yang merugikan kepentingan umum.



Tanggung Jawab Bupati:

Bupati sebagai pimpinan tertinggi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh jajaran pemerintah daerah bekerja secara profesional dan etis. Oleh karena itu, bupati perlu melakukan pengawasan yang ketat terhadap kinerja pejabat dan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran,Tutupnya.(tim)


×
Berita Terbaru Update