SUMSEL//PALI. svectrum.com
15 Juli 2025
PALI - Di bawah kepemimpinan Bupati PALI Asgianto, ST dan Wakil Bupati Iwan Tuaji, SH, program pembangunan infrastruktur terus digalakkan sebagai bagian dari visi menjadikan PALI lebih maju.
Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), berbagai kegiatan seperti peningkatan jalan, rehabilitasi, hingga pembukaan jalan baru tengah dikebut di berbagai wilayah.
Namun sayangnya, di tengah geliat pembangunan tersebut, sejumlah proyek justru menuai kritik. Salah satu yang kini menjadi sorotan adalah proyek pembukaan dan pembangunan jalan lingkar di Desa Prambatan, Kecamatan Abab.
Yang lebih di sayangkan lagi adalah saat Para pejabat di Dinas PUTR di mintai keterangan oleh para Journalis Kabupaten PALI terkait beberapa pekerjaan yang di anggap melenceng, namun mereka seolah bungkam tak ada kata, inilah yang memicu berbagai spekulasi negatif sehingga menimbulkan bahasa "kekuasaan Oligarki mulai muncul di Kabupaten PALI".
Oligarki adalah bentuk sekelompok kecil orang, biasanya elit yang memiliki kekayaan, pengaruh, atau status sosial yang signifikan. Kelompok ini seringkali mengendalikan sumber daya di dalam Pemerintahan Negara atau suatu daerah dan membuat kebijakan yang menguntungkan diri mereka sendiri atau kelompok mereka, bukan untuk kepentingan seluruh masyarakat.
Seperti halnya para pejabat di dalam suatu pemerintahanpun dapat mereka kuasai atau, para pejabat tersebut takut akan pengaruh para kelompok Ini karena mereka dapat membuat pengaruh dengan sumberdaya yang mereka miliki, begitulah sepak terjang kelompok oligarki.
"Na apakah di Kabupaten PALI sudah masuk kelompok Oligarki ini.....?.Sehingga para pejabat OPD seolah bungkam terkait permasalahan yang ada.
Padahal jika kita runut secara benar, setiap Dinas itu mempunyai kewenangan penuh atas semua pekerjaan yang ada di Dinas tersebut tanpa ada intervensi dari pihak luar, namun terkadang kewenangan itu seolah hilang entah kemana, karena masuknya pengaruh orang orang penting dari luar pemerintahan yang sering di sebut tren sebagai Kontraktor yang punya pengaruh besar.
Kelompok oligarki seringkali memiliki pengaruh besar dalam berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, dan media, Keputusan yang dibuat cenderung mengutamakan kepentingan kelompok oligarki, bukan kepentingan publik secara keseluruhan.
Terkadang Meskipun seringkali dikaitkan dengan rezim otoriter, oligarki juga bisa muncul dalam sistem pemerintahan yang secara formal demokratis, seperti yang terlihat dalam praktik politik uang dan pengaruh modal dalam pemilu.
Keberadaan kelompok Oligarki dapat menghambat perkembangan demokrasi, menciptakan ketidaksetaraan, dan berujung menjadi kasus korupsi.
Dalam konteks Indonesia, beberapa ahli berpendapat bahwa oligarki telah menjadi masalah yang signifikan, terutama setelah era reformasi, dengan menguatnya pengaruh politik uang dan dominasi kelompok-kelompok kepentingan dalam proses politik dan pengambilan kebijakan.
Perihal ini di ungkapkan Z.M dapat kita lihat seperti pengerjaan proyek pembukaan dan pembangunan jalan lingkar di Desa Prambatan, Kecamatan Abab.
Proyek senilai Rp1.399.965.670,96 yang dikerjakan oleh CV. Pandawa Abab itu diduga tidak profesional dalam pelaksanaannya. Hal ini mencuat setelah warga setempat mempertanyakan kelayakan alat berat yang digunakan.
“Kami melihat alat berat yang digunakan seperti buldozer mini atau hanya memakai Bulldozer D3, Untuk proyek pembukaan jalan baru seperti ini, biasanya harus menggunakan alat dengan spesifikasi minimal D6 sebagaimana standar PUTR. Tapi yang dipakai sekarang tampaknya jauh dari itu,” ungkap salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Warga tersebut juga mempertanyakan peran pihak Dinas PUTR PALI dalam mengawasi proyek tersebut. Ia menduga ada pembiaran terhadap penggunaan alat berat yang tidak sesuai spesifikasi dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
“Apakah pihak dinas sudah menurunkan standar alat berat? Atau justru memberikan kebebasan penuh kepada pemborong tanpa mengacu pada kontrak? Ini patut dipertanyakan,” lanjutnya.
Menurut Z.M Untuk pembukaan jalan baru, jenis bulldozer yang umum digunakan adalah D6, D8, atau D155, tergantung pada skala proyek dan kondisi tanah. Dozer D6 cocok untuk pekerjaan ringan hingga sedang, sementara D8 dan D155 lebih kuat dan cocok untuk pekerjaan berat dan kondisi tanah yang sulit.
"Selain bulldozer, alat berat lain seperti excavator, wheel loader, vibro roller dan motor grader juga sering digunakan dalam proyek konstruksi jalan. Pemilihan kombinasi alat berat yang tepat dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya, Nah apakah pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi nya alat berat yang di gunakan", tambahnya
"Teknis pejerkerjaan pembukaan butuh perencaan matang, demi efisiensi waktu dan tidak berulang, Bulldozer yang berfungsi untuk membuka jalan dan mengikis tanah hingga terbuang tanah gambut hingga bersih, setelah itu motor grader membetuk badan jalan yang di ikuti oleh pekerjaan pemadatan oleh vibro roller, bukan hanya di gusur asal di buka, tanah hitam dan gambut harus di kupas habis sampai tanah dasar, apalagi kalau ada timbunan sudah dipastikan excavator harus ada, jika peratan ini tidak terpenuhi maka proses tendernyapun harus dipertanyakan" Tutupnya.
Tak hanya soal alat berat, warga juga mengeluhkan kondisi lapangan pasca pembukaan jalan. Tumpukan limbah kayu dan semak belukar tampak dibiarkan berserakan di sepanjang badan jalan yang baru dibuka, sehingga mengganggu aktivitas masyarakat.
“Pembersihan lahan itu biasanya ada anggarannya. Tapi ini malah dibiarkan begitu saja. Kami harap Dinas PUTR PALI segera turun ke lapangan. Jangan hanya duduk di kantor. Jika ditemukan pelanggaran, harus ada sanksi tegas kepada pihak rekanan. Setiap proyek tentu ada PPK, PPTK, pengawas lapangan, dan konsultan—mana tanggung jawab mereka?” tegasnya.
Sebagai tambahan informasi, saat ini Pemkab PALI memang tengah gencar membangun jalan baru di berbagai wilayah. Proyek-proyek semacam ini seolah menjadi primadona di Bumi Serepat Serasan. Namun di sisi lain, masih banyak jalan kabupaten penghubung antar desa yang luput dari perhatian dan dikeluhkan masyarakat karena rusak parah.
Hal ini memunculkan pertanyaan dari publik:
Apakah proyek jalan baru ini memang menjadi ladang empuk yang luput dari pengawasan aparat penegak hukum?
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas PUTR Kabupaten PALI belum dapat dimintai konfirmasi terkait dugaan penyimpangan dalam proyek tersebut.[TIM]
