Talang Ubi, 27 Juni 2025.
svectrum.com
Mengungkap sebuah Permainan halus para pejabat di suatu pemerintahan yang mengelola anggaran pengadaan barang dan jasa habis pakai terkadang harus sangat cermat di karenakan pengadaan barang habis pakai sulit untuk di buktikan.
Di sinilah lihainya dan jelinya para pejabat, kenapa mereka lebih memilih barang habis pakai, ya karena barang habis pakailah yang lebih aman dari jeratan Aparat penegak hukum dan Badan Auditor Negara.
Pilihan para pejabat ini dapat kita curigai bukan tanpa alasan atau bukan juga semata mata demi kepentingan rakyat, di balik ini semua ada niat terselubung yang bertopeng kan kepentingan masyarakat.
Dalam keheningan malam para Tim Pemburu Korupsi di Bumi Kabupaten PALI berdiskusi ringan terkait barang habis pakai tapi bukan martabak telor, tapi ini tentang para pejabat jenius dalam korupsi.
Ya kali ini Tim Pemburu Koruptor membahas terkait Pengadaan pupuk di kabupaten PALI yang nilainya sangat fantastis Rp.38.337.620.000 Tahun Anggaran 2025 Anggaran ini di kelola di Dinas Pertanian yang bernarasi demi mensejahterakan masyarakat di bidang pertanian."ujar Bung Hendri sambil menyeruput Kopi Pahit Tanpa gula.
Dari Rp.38 Milyar lebih tersebut di menangkan oleh 3 perusahaan yaitu CV.EKA JAYA BERSAMA, CV. AGRO KURNIA UTAMA, CV. BERGEMA BERGERAK BERSAMA.
Benarkah demi kepentingan dan kebutuhan para petani atau ada maksud yang sengaja di kemas sehalus mungkin sehingga terlihat di ruang publik bekerja extra untuk rakyat.
Dalam hal ini kami meminta kepada para penegak hukum untuk sangat cermat, karena dapat kita curigai pengadaan pupuk tersebut sangat rentan berbau korupsi yang di kemas sedemikian rupa."ungkap Bung Hendri.
Bung Hendripun mengungkapkan, Benarkah pengadaan pupuk itu sampai ketangan rakyat, sampaikah jumlah seperti yang tertera dalam kontrak, atau ada manipulasi cuma sekedar seremoni.
Dalam hal ini Eftiyani Sanif. SH. MH pun ikut bersuara selaku salah satu tokoh Praktisi Hukum asal Kabupaten PALI yang mana beliau sangat mendukung tenaga dan pikiran untuk kemaslahatan rakyat kabupaten PALI serta Sangat mendukung seluruh upaya penegakan hukum dan melawan indikasi korupsi APBD di kabupaten Pali.
Sementara itu, kepala dinas pertanian kab. Pali, Ahmad joni, SP. MM Memberikan tanggapan serta penjelasan terkait program dinas Pertanian yang menjadi Pertayaan publik saat ini,
Dinas Pertanian Kab PALI membuka ruang untuk masyarakat dapat memberikan pandangan dan laporan apabila terjadi penyimpangan program di lapangan. Kami juga selalu minta pendapat dan pendampingan hukum dari berbagai pihak dan mengikuti mekanisme yg berlaku. (Tim)
