Lahat — Pemerintah Kabupaten Lahat terus mematangkan langkah penanganan banjir melalui rapat koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Lahat. Dalam rapat tersebut, Wakil Bupati didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Lahat, serta dihadiri Kepala Dinas PUPR, BPBD, DLH, dan jajaran OPD terkait.
Wabup dalam rapat ini menegaskan pentingnya penanganan banjir yang tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga berbasis data lapangan dan perencanaan yang terintegrasi, mencakup sektor drainase, pengelolaan sampah, hingga penataan ruang.
"Berdasarkan hasil identifikasi di lapangan, penyebab utama banjir di sejumlah titik adalah sedimentasi saluran yang cukup tebal, bahkan mencapai 1 hingga 2,5 meter. Kondisi tersebut diperparah oleh penyempitan saluran serta keberadaan bangunan di atas maupun di tepi drainase yang secara langsung mengurangi kapasitas tampung air." Terang ibu widya.
"Selain itu, ditemukan pula perubahan desain saluran di beberapa lokasi, termasuk sambungan berbentuk “T” yang dinilai menghambat aliran air. “Akibatnya, saat curah hujan tinggi, air tidak mengalir optimal dan mudah meluap,” tambah beliau
"Di sisi lain, tim lapangan juga menghadapi kendala operasional yang tidak ringan. Banyak saluran tertutup beton tanpa jalur inspeksi, sehingga menyulitkan proses pembersihan." Jelasnya lagi.
Tingginya sedimen dan tumpukan sampah, ditambah keberadaan pipa serta kabel optik di dalam saluran, membuat pengerukan dengan alat berat tidak dapat dilakukan secara maksimal.
“Kondisi ini menuntut penanganan yang spesifik di setiap lokasi, termasuk identifikasi pemilik utilitas yang berada di dalam saluran,” tutup buk widya.
Sebagai langkah teknis, disepakati penerapan normalisasi saluran secara selektif pada titik-titik prioritas. Pendekatan ini dinilai lebih realistis dibanding normalisasi menyeluruh yang berpotensi merusak struktur bangunan di sekitarnya.
Selain normalisasi, wabup juga mendorong pembangunan drainase di kawasan permukiman yang belum memiliki saluran memadai, serta merencanakan pembangunan kolam retensi di titik strategis seperti kawasan Talang Banten. Perbaikan desain saluran, termasuk pengurangan sudut tajam pada sambungan, juga menjadi bagian dari solusi untuk memperlancar aliran air.
Permasalahan sampah turut menjadi sorotan utama. Dalam rapat terungkap bahwa sebagian besar penyumbatan saluran disebabkan oleh limbah rumah tangga. Minimnya fasilitas Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan rendahnya kesadaran masyarakat memperparah kondisi tersebut.
Program padat karya yang sebelumnya mendukung pemeliharaan saluran juga disebut tidak lagi berjalan, sehingga berdampak pada menurunnya intensitas pembersihan.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lahat, Ir. Jeffran Azsyafutra, menegaskan bahwa kondisi drainase yang bersih menjadi kunci utama dalam mengurangi risiko banjir.
“Jika saluran air dalam kondisi bersih, pada dasarnya masih mampu menampung limpahan air. Persoalannya saat ini, banyak saluran yang tidak optimal akibat sedimentasi dan sampah,” ujarnya.
Ia menambahkan, pihaknya siap melakukan langkah cepat berupa normalisasi saluran dalam waktu dekat.
“Apabila diizinkan, kami akan segera melakukan normalisasi secepat mungkin. Mengingat kondisi cuaca yang tidak menentu, banjir bisa terjadi kapan saja—hari ini, besok, atau waktu yang tidak dapat diprediksi,” kata jeffran di hadapan wabup dan pak sekda.
Selain itu, Dinas PUPR juga akan melakukan pemetaan menyeluruh terhadap kondisi drainase di wilayah Kota Lahat. Namun, menurutnya, proses tersebut membutuhkan waktu.
“Pemetaan tetap kami lakukan sebagai dasar perencanaan jangka panjang, tetapi penanganan di lapangan tidak bisa menunggu. Upaya penanganan harus tetap berjalan secara paralel,” tegasnya.
Terkait solusi teknis, Jeffran menjelaskan bahwa untuk kawasan rawan banjir, penggunaan sistem drainase dengan box culvert yang dapat dibuka-tutup dinilai lebih efisien.
“Model ini memudahkan proses pembersihan dan perawatan, sehingga aliran air tetap terjaga dan risiko penyumbatan dapat diminimalkan,” pungkasnya.
Untuk itu, wabup tegaskan mendorong penguatan peran RT/RW, pengaktifan kembali TPS dan TPS3R, serta penerapan sistem pemilahan sampah organik dan anorganik.
Keterlibatan pihak ketiga juga dipertimbangkan guna menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih terukur dan berkelanjutan.
Dalam rapat tersebut juga disepakati pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Banjir yang akan dipimpin oleh BPBD. Satgas ini diharapkan menjadi tim permanen yang mampu menangani persoalan banjir, baik dalam kondisi darurat maupun pemeliharaan rutin.
Sekda Lahat diminta untuk mengawal langsung implementasi di lapangan, memastikan setiap langkah yang diambil tidak berhenti pada tataran perencanaan, melainkan benar-benar terealisasi.
Sejumlah kendala kewenangan turut menjadi perhatian, khususnya terkait perbaikan gorong-gorong yang berada di jalan nasional maupun di lahan milik instansi lain seperti Balai, PT KAI, dan TNI. Karena itu, diperlukan koordinasi lintas instansi guna mempercepat proses penanganan.
Dari sisi anggaran, OPD diminta segera menyusun skala prioritas kegiatan yang dapat dieksekusi dalam waktu dekat, termasuk melalui skema APBD Perubahan. Pemanfaatan alat berat seperti excavator skala kecil juga akan dioptimalkan melalui kerja sama dengan pihak ketiga.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah akan menyusun rencana jangka pendek berupa langkah tanggap darurat, serta rencana jangka menengah dan panjang melalui kajian hidrologi, penyusunan Detail Engineering Design (DED), dan penguatan kebijakan tata ruang.
Dengan komitmen bersama dan koordinasi lintas sektor, Pemerintah Kabupaten Lahat berharap penanganan banjir dapat dilakukan secara lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan demi melindungi masyarakat dari dampak bencana yang berulang.(red/PA)
