PALI — Beginikah wajah rekrutmen kerja di negeri penghasil minyak? Harapan rakyat kecil dinaikkan setinggi langit, lalu dijatuhkan seketika tanpa penjelasan yang transparan.
Dua pemuda asal Desa Curup, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten PALI, harus menelan pil pahit setelah dinyatakan gugur dalam proses rekrutmen tenaga sekuriti di lingkungan Pertamina Adera. Ironisnya, pembatalan itu terjadi ketika keduanya sudah lolos tahapan wawancara dan tinggal selangkah lagi menuju Medical Check Up (MCU) — tahapan yang lazim dipahami sebagai pintu akhir menuju kelulusan.
Namun di tengah harapan yang sudah terlanjur tumbuh, mendadak muncul tudingan bahwa ijazah mereka diragukan keasliannya. Tanpa proses klarifikasi terbuka, tanpa ruang pembelaan yang layak, status kelulusan mereka langsung dianulir begitu saja.
Dimas Irawan Saputra, salah satu peserta yang digugurkan, mengaku terpukul atas keputusan tersebut.
“Ini fitnah paling kejam. Ijazah kami diragukan keasliannya dan kami langsung dianggap gugur,” ujarnya lirih, Sabtu (24/05/2026).
Yang menjadi pertanyaan besar publik adalah, mengapa persoalan administrasi baru dipermasalahkan di tahap akhir?
Bukankah verifikasi dokumen seharusnya menjadi proses paling awal dalam setiap rekrutmen profesional? Jika memang ada dugaan dokumen palsu, mengapa peserta dibiarkan lolos berulang kali hingga tahap akhir?
Fakta ini memunculkan kesan kuat bahwa sistem rekrutmen tidak dijalankan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Aturan seleksi terlihat berubah-ubah, seolah bisa digunakan kapan saja untuk menggugurkan peserta tertentu ketika dianggap perlu.
Lebih menyakitkan lagi, yang dipermainkan bukan pejabat atau orang berkuasa, melainkan anak-anak desa yang hanya ingin bekerja demi membantu ekonomi keluarga.
Dimas bukan sedang mengejar jabatan tinggi. Ia hanya ingin menjadi sekuriti. Pekerjaan sederhana yang bagi masyarakat kota mungkin biasa saja, tetapi bagi pemuda kampung adalah simbol harapan, harga diri, dan kesempatan keluar dari tekanan ekonomi.
Ia bahkan sudah memberi kabar bahagia kepada keluarganya bahwa dirinya tinggal menunggu MCU. Namun rupanya, di hadapan sistem yang tidak transparan, kebahagiaan rakyat kecil bisa dibatalkan hanya lewat satu keputusan sepihak.
Rekannya, Jeksen Jaya, juga mengalami nasib serupa. Alumni SMA YPNH Tanah Abang itu ikut dinyatakan gugur dengan alasan yang sama: ijazah diragukan keasliannya.
Publik kini mempertanyakan standar dan tata cara penerimaan pekerja di Pertamina Adera. Jika verifikasi administrasi saja dilakukan secara amburadul dan tidak konsisten, bagaimana masyarakat bisa percaya bahwa proses penerimaan berlangsung bersih dan objektif?
Kritik tajam pun datang dari Ketua Aliansi Pemuda Pemudi PALI (AP3), Abu Rizal. Ia menilai kejadian ini bukan sekadar kesalahan administrasi, tetapi bentuk ketidakadilan terhadap masyarakat lokal di sekitar wilayah operasi perusahaan migas.
“Kalau memang dianggap palsu, kenapa baru sekarang dipermasalahkan? Kenapa tidak diverifikasi sejak awal? Jangan sampai rekrutmen ini terkesan hanya memberi harapan palsu kepada masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, perusahaan semestinya melakukan verifikasi langsung kepada lembaga penerbit ijazah, bukan menjatuhkan vonis sepihak yang merusak nama baik peserta.
Ia juga menyoroti ironi besar yang selama ini dirasakan masyarakat sekitar wilayah tambang dan migas: sumber daya alam diambil dari tanah mereka, tetapi ketika anak-anak desa ingin ikut bekerja, justru dipersulit dengan proses yang dinilai tidak manusiawi.
“Jangan sampai perusahaan besar hadir di tengah masyarakat hanya mengambil hasil bumi, tetapi menutup pintu bagi anak-anak daerah sendiri,” ujarnya.
AP3 bahkan memberi ultimatum kepada Pertamina Adera untuk memberikan penjelasan resmi dalam waktu 3x24 jam. Jika tidak, gelombang protes masyarakat disebut akan meluas.
Di tengah situasi ini, publik menunggu satu hal sederhana: keberanian perusahaan membuka fakta secara terang-benderang.
Sebab jika rekrutmen kerja bisa membatalkan masa depan seseorang hanya berdasarkan dugaan sepihak tanpa transparansi, maka yang rusak bukan hanya nasib dua pemuda desa — tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dan profesionalisme perusahaan besar di negeri ini. (PA)
