PALI — Rencana atau praktik rehabilitasi total/berat terhadap bangunan yang baru berusia sekitar tiga tahun menuai sorotan. Secara hukum, langkah tersebut memang tidak dilarang secara mutlak. Namun dari sisi administrasi pemerintahan dan akuntabilitas keuangan negara, kebijakan ini dinilai tidak wajar dan berisiko tinggi jika tidak disertai alasan teknis yang kuat.
Dalam praktik pengelolaan keuangan negara, setiap pengeluaran wajib memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, dan tepat sasaran. Artinya, penggunaan anggaran untuk memperbaiki bangunan yang tergolong masih baru harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar berdasarkan keinginan atau asumsi.
Apa yang Masih Dianggap Wajar?
Rehabilitasi bangunan pada dasarnya terbagi dalam beberapa kategori.
Rehabilitasi ringan merupakan hal yang paling umum dan wajar dilakukan, seperti pengecatan ulang, perbaikan keramik, atau perbaikan kecil pada atap dan instalasi listrik. Ini termasuk bagian dari pemeliharaan rutin.
Sementara itu, rehabilitasi sedang masih dapat dibenarkan jika terdapat kerusakan yang cukup signifikan, tetapi tidak menyentuh struktur utama bangunan. Contohnya penggantian kusen secara menyeluruh atau perbaikan sistem drainase.
Rehab Berat dan Total: Harus Ada Alasan Kuat.
Berbeda dengan dua kategori sebelumnya, rehabilitasi berat atau total hanya bisa dilakukan jika terdapat dasar teknis yang sah dan dapat dibuktikan. Misalnya:
- Adanya cacat konstruksi sejak awal pembangunan
- Kerusakan akibat bencana alam atau kejadian luar biasa
- Kondisi tanah atau lingkungan yang berbeda dari perencanaan awali
- Perubahan fungsi bangunan karena tuntutan regulasi
Tanpa dasar tersebut, rehab total/berat berpotensi dianggap sebagai pemborosan anggaran dan perencanaan yang tidak tepat.
Bangunan Baru Seharusnya Tahan Lama
Dalam standar teknis pembangunan, bangunan gedung umumnya dirancang untuk memiliki usia fungsi minimal 20 hingga 30 tahun. Artinya, dalam kurun waktu awal—terutama 0 hingga 5 tahun—bangunan seharusnya hanya membutuhkan perawatan ringan hingga sedang.
Jika dalam periode tersebut sudah membutuhkan rehab berat, maka patut diduga ada masalah sejak awal pembangunan. Dalam kondisi seperti ini, tanggung jawab justru dapat dialamatkan kepada pihak kontraktor atau penyedia jasa, mengingat adanya masa tanggung jawab kegagalan bangunan hingga 10 tahun setelah serah terima.
Risiko Jika Dipaksakan
Memaksakan rehabilitasi berat tanpa dasar teknis yang jelas dapat berujung pada berbagai konsekuensi serius, antara lain:
- Temuan audit karena dianggap tidak efisien
- Sanksi administrasi hingga tuntutan ganti rugi
- Gugatan terhadap pihak pelaksana pembangunan
- Bahkan potensi jerat pidana jika ditemukan unsur penyalahgunaan anggaran
Harus Berbasis Data, Bukan Asumsi,
Para ahli menegaskan, setiap keputusan rehabilitasi harus berbasis pada kajian teknis yang komprehensif. Pemerintah daerah atau instansi terkait wajib menyusun laporan kondisi bangunan secara detail, termasuk penyebab kerusakan.
Jika kerusakan terbukti akibat cacat konstruksi, maka mekanisme klaim kepada kontraktor harus diutamakan, bukan langsung membebankan pada anggaran baru.
Sebaliknya, jika kerusakan disebabkan oleh faktor eksternal seperti bencana atau perubahan kebutuhan, maka seluruh bukti dan dasar hukum harus dilampirkan secara transparan.
Kesimpulan.
Rehabilitasi total atau berat pada bangunan yang baru bukanlah hal yang otomatis melanggar hukum. Namun tanpa alasan teknis yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, kebijakan tersebut berpotensi menjadi masalah serius, baik dari sisi administrasi, keuangan, maupun hukum.
Publik pun berhak mempertanyakan: apakah ini murni kebutuhan, atau justru indikasi perencanaan yang bermasalah? (Red/PA)
