JAKARTA//svectrum.com
Jumat 19 Desember 2025
JAKARTA, 18 Desember 2025 – Aliansi Pemuda Peduli PALI (AP3) sambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Jakarta pada Kamis (18/12). Kedatangan mereka bertujuan untuk menyuarakan kegelisahan terkait tata kelola anggaran di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) yang dinilai memiliki pola yang janggal dan berpotensi menyalahgunakan kewenangan (abuse of power).
Diguyur hujan, aksi massa tetap berjalan mencerminkan tuntutannya. Konsentrasi aksi bukanlah sekedar angka yang tertuang dalam dokumen Anggaran melainkan pola penggunaan diskresi yang dianggap berlebihan / menyimpang dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa daerah, salah satunya terkait pengadaan kendaraan dinas.
Bukan Sekadar Mobil Dinas, Tapi Soal Pola
Koordinator Aksi AP3, Abu Rizal, menegaskan bahwa isu pengadaan kendaraan dinas yang saat ini mencuat hanyalah “pintu masuk” untuk membedah permasalahan yang lebih sistemik.
"Kami tidak berdiri di sini hanya karena satu item anggaran. Pengadaan kendaraan dinas itu simbol yang paling mudah dibaca publik. Yang kami soroti adalah polanya. Ada kecenderungan penggunaan diskresi yang kebablasan untuk membenarkan kejanggalan," ujar Abu Rizal di depan Gedung Merah Putih KPK.
Kritik atas Diskresi yang “Lentur”
AP3 menilai terdapat pola berulang dalam anggaran pengelolaan di PALI, di mana alasan-alasan diskresi seringkali digunakan untuk kegiatan yang memiliki karakteristik serupa namun mendapat perlakuan berbeda secara aturan.
"Diskresi itu kewenangan sah, tapi ketika terlalu lentur dan digunakan untuk menjawab setiap kejanggalan, ia berubah menjadi pembenaran. Jika polanya bermasalah, maka hari ini dinas mobil, besok bisa kegiatan lain. Masalah tidak akan pernah selesai," tegas Abu Rizal.
Pesan Moral dan Keteladanan untuk Generasi Muda
Selain aspek hukum, aksi ini juga membawa pesan moral tentang keteladanan bagi generasi muda di PALI. AP3 berharap KPK dapat turun tangan melakukan telah tujuan terhadap instrumen pengelolaan keuangan di daerah tersebut agar tidak menjadi contoh yang keliru bagi calon pemimpin masa depan.
“Anak muda belajar dari contoh, bukan dari sekedar pembelaan diri. Kami datang jauh-jauh karena merasa masa depan kami sedang diajarkan dengan cara yang salah melalui tata kelola yang tidak transparan,” tambahnya.
Tuntutan AP3 kepada KPK:
* Meminta KPK RI untuk menelaah secara mendalam pola pengelolaan anggaran di Kabupaten PALI yang diduga menggunakan diskresi secara tidak tepat.
* Mendorong terciptanya tata kelola keuangan daerah yang lebih akuntabel, transparan, dan berpihak pada logika publik.
* Penerimaan survei terhadap pengadaan barang dan jasa di daerah dilakukan tanpa tebang pilih.
Aksi ditutup dengan sangat indah setelah para peserta menyampaikan aspirasinya. AP3 berharap gerakan ini menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk lebih berhati-hati dalam mengelola mandat anggaran rakyat.(tim)
