PALI//SUMSEL.svectrum.com
7 Oktober 2025
Pali. Viral dan memperhatikan Saparudin, seorang kontrol sosial selaku Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Masyarakat PALI (LSM PMP), menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh oknum pemborong proyek di wilayah Kabupaten PALI. Tindakan tersebut memicu reaksi kecaman keras dari aktivis dan masyarakat; mereka menuntut agar pemborong tersebut bertanggung jawab.
Sonny Paras Dewa, seorang aktivis di Kabupaten PALI, mengungkapkan rasa geramnya terhadap perilaku oknum pemborong yang melakukan tindakan semena-mena terhadap kontrol sosial. Ia menyatakan bahwa telah menghubungi Ketua LSM tersebut terkait untuk membahas insiden tersebut dan meminta tindakan tegas terhadap oknum pemborong yang bersangkutan.
"Saya telah menghubungi Saparudin, Ketua LSM PMP, seorang senior di dunia aktivis yang teraniaya oleh oknum pemborong tersebut. Beliau memberitahukan kepada saya bahwa permasalahan ini telah dibawa ke ranah hukum dan telah dilaporkan ke Polres PALI. Saya hanya meminta agar permasalahan ini ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku,"ungkapnya dewa
Dewa juga meminta dengan Bupati Kabupaten PALI untuk segera mengambil sikap dalam permasalahan tersebut agar para kontraktor yang melaksanakan proyek di Kabupaten PALI tidak bersikap arogan dan tetap menghormati berbagai pandangan dan pendapat masyarakat. Dengan demikian, proses pembangunan dapat berjalan lancar dan harmonis, serta tidak menimbulkan konflik sosial.
"Pemborong di Kabupaten PALI yang arogan dan melakukan tindakan semena-mena sebaiknya tidak lagi dilibatkan dalam proyek-proyek pemerintah daerah. Ini untuk memastikan proses pembangunan berjalan transparan dan akuntabel, serta menghormati hak-hak masyarakat dan kontrol sosial. Jangan sampai masyarakat merasa marah dan kecewa terhadap pemerintah, apalagi bagi tim pendukung setia di kemenag dan politik,"ujarnya.
Dewa meminta aparat penegak hukum tidak hanya memproses kasus penganiayaan terhadap kontrol sosial, tetapi juga menyelidiki dan memeriksa semua proyek yang dikerjakan oleh pemborong yang melakukan tindakan semena-mena tersebut. Tujuannya adalah untuk memastikan tidak ada pelanggaran hukum dan proyek-proyek tersebut dikerjakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Oknum pemborong yang melakukan penganiayaan terhadap kontrol sosial telah mencoreng demokrasi. Oleh karena itu, semua proyek yang dikerjakan oleh oknum tersebut harus diperiksa secara menyeluruh dan transparan oleh pihak yang berwenang, karena jika sudah melakukan penganiayaan, kemungkinan ada hal kebusukan yang ingin ditutupi, dan ini harus diusut tuntas."katanya.
