SUMSEL//PALI. svectrum.com
31 Agustus 2025.
Pali. Perkembangan situasi Indonesia saat ini sedang dalam kondisi mencekam aksi-aksi demontrasi meluas keseluruhan tanah air, aksi yang semula damai berubah menjadi mencekam dan anarkais.
Seperti di provinsi sumatera selatan terjadwal akan terjadi pada Senin 1 September 2025 yang teragenda disimpang lima kantor DPRD Provinsi Sumsel sekiranya jam 1 siang esok hari, di kabupaten Pali juga tidak terlepas dari rencana aksi yang akan di koordinatori Oleh Aka Choliq Darlin selaku ketua Fakar Lematang Kabupaten Pali.
Saat dihubungi via selular Choliq sapaan akrabnya menyatakan aksi tersebut akan di gelar pada hari kamis 4 September 2025 dengan agenda 5 titik aksi untuk menyampaikan tuntutan masyarakat Pali dan pada Senin akan menyampaikan surat pemberitahuan keMapolres Pali.
"Iya kita akan lakukan aksi damai sebagai bentuk solidaritas kita dengan kawan kawan daerah lain yang tujuannya untuk mengingatkan Pemimpin kita supaya Bupati dan Wakil Bupati tidak Arogan baik dalam bertutur kata ( menjaga lisan ) serta Dalam pengelolaan anggaran dan menempatkan pejabat sesuai kemampuan dan keilmuannya". Jelas Choliq yang juga menjabat sebagai ketua Umum Fakar Indonesia.
Choliq juga menambahkan "Kita akan ajari Pimpinan kita bagaimana cara bersikap layaknya seorang pemimpin, jangan Arogan, banyak hal yang tak biasa terjadi hari ini "Meritokrasi" yang mereka usung hanya ilusi belaka".
"Tuntutan kita ada tiga poin :
1. Bupati dan Wakil Bupati jangan Arogan.
2. Usut tuntas dugaan korupsi di Pali.
3. Stop Fee Proyek yang sudah menjadi
rahasia umum.
Jumlah masa yang akan hadir di perkirakan antara 2000-5000 orang.
Kami juga mengajak seluruh LSM, OKP jika ingin ikut ambil bagian dalam memperjuangkan keadilan di kabupaten Pali dan segera daftar list kesekretariat Fakar Lematang jalan Provinsi Pali - Prabumulih Desa Raja Kec. Tanah Abang." lanjut ketua Fakar Lematang itu.
"Kita lihat pada hari kamis nanti, jika tuntutan kita tidak ada kejelasan bukan tidak mungkin aksi yang lebih besar akan kita lakukan, jika pemerintah tidak pekah terhadap kebutuhan dan tuntutan masyarakat maka sebaiknya jangan jadi pemimpin" tutupnya dengan nada lantang. (Red)