PALI — Viral di pemberitaan terkait keluhan keluarga pasien terhadap pelayanan RSUD Anwar Mahakil Talang Ubi harus menjadi catatan serius bagi manajemen rumah sakit. Permohonan maaf dan penjelasan mengenai keterbatasan fasilitas dinilai belum cukup jika tidak diikuti evaluasi dan pembenahan sistem pelayanan, dilansir dari Sininews.com dan sripoku.com.
Hal tersebut disampaikan Ketua Aliansi Pemuda Peduli PALI (AP3), Abu Rizal, yang meminta Direktur RSUD Anwar Mahakil tidak berhenti pada permintaan maaf kepada keluarga pasien, tetapi menjadikan persoalan tersebut sebagai momentum melakukan evaluasi menyeluruh.
“Jangan hanya meminta maaf. Permintaan maaf itu penting sebagai bentuk tanggung jawab moral, tetapi yang jauh lebih penting adalah apa yang dilakukan setelah itu. Harus ada evaluasi dan perbaikan. Jangan sampai kualitas pelayanan dan penanganan pasien hanya jalan di tempat,” tegas Abu Rizal.
Menurutnya, rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang berhadapan langsung dengan manusia dalam kondisi sakit. Di sisi lain, keluarga pasien umumnya berada dalam situasi panik dan membutuhkan kepastian bahwa anggota keluarganya mendapatkan pertolongan secara cepat dan tepat.
Karena itu, kata Abu Rizal, kecepatan dan ketepatan penanganan, terutama pada kondisi kegawatdaruratan, tidak boleh dianggap sebagai persoalan administratif biasa.
“Pasien datang dalam kondisi sakit, keluarga datang dalam kondisi panik. Jangan sampai lambannya pelayanan justru meningkatkan risiko terhadap keselamatan pasien. Ini yang harus menjadi perhatian serius,” ujarnya.
Abu Rizal juga menanggapi penjelasan pihak rumah sakit mengenai keterbatasan fasilitas, Menurutnya, keterbatasan fasilitas memang harus diakui apabila benar adanya. Namun, kondisi tersebut semestinya menjadi dasar bagi manajemen untuk membangun sistem mitigasi dan rujukan yang lebih cepat, bukan menjadi alasan berhentinya upaya peningkatan pelayanan.
“Kalau memang ada kasus gawat darurat yang berada di luar kemampuan rumah sakit atau fasilitas yang dibutuhkan tidak tersedia, maka harus ada tindakan yang terukur dan tepat. Pasien harus segera mendapatkan penanganan sesuai kewenangan dan, apabila diperlukan, proses rujukan harus dilakukan dengan cepat,” katanya.
Ia menilai, persoalan yang harus dibenahi bukan hanya soal ada atau tidak adanya fasilitas, tetapi juga bagaimana sistem bekerja ketika fasilitas yang dibutuhkan tidak tersedia.
“Jangan sampai ketika fasilitas tidak ada, sistemnya juga ikut berhenti. Justru dalam kondisi seperti itu SOP harus bekerja. Siapa yang melakukan tindakan awal, siapa yang mengambil keputusan, bagaimana komunikasi dengan dokter, bagaimana stabilisasi pasien dan bagaimana mekanisme rujukannya. Semua harus jelas,” tegasnya
Abu Rizal meminta Direktur RSUD Anwar Mahakil memastikan seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan menjalankan tugas sesuai kompetensi, kewenangan, standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional (SOP) yang berlaku.
Menurutnya, SOP tidak boleh sekadar menjadi dokumen yang tersimpan dalam administrasi rumah sakit.
“SOP itu harus hidup di lapangan. Ketika pasien datang dalam kondisi darurat, tenaga kesehatan harus tahu apa yang harus dilakukan dan sistem rumah sakit harus bergerak. Jangan sampai SOP bagus di atas kertas, tetapi pelaksanaannya tidak maksimal,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa pelayanan kegawatdaruratan membutuhkan respons yang terstruktur. Karena itu, manajemen rumah sakit harus memastikan kesiapan IGD, tenaga kesehatan, alat kesehatan, obat-obatan emergensi, komunikasi antarunit dan sistem rujukan.
Abu Rizal menegaskan, kritik tersebut bukan ditujukan untuk menyudutkan seluruh tenaga kesehatan.
“Banyak tenaga kesehatan yang bekerja keras dan memiliki dedikasi. Yang kami minta adalah manajemen memastikan mereka bekerja dalam sistem yang baik. Jangan tenaga kesehatan di lapangan dibiarkan bekerja tanpa dukungan sistem yang kuat,” ujarnya.
Menurut Abu Rizal, viralnya keluhan keluarga pasien seharusnya menjadi raport merah sekaligus alarm bagi manajemen RSUD Anwar Mahakil.
Bukan berarti rumah sakit harus langsung dinyatakan bersalah atas suatu kejadian sebelum dilakukan pemeriksaan. Namun, setiap keluhan serius harus diverifikasi dan dijadikan bahan evaluasi objektif.
“Kalau sudah viral, jangan hanya dijawab dengan permohonan maaf dan penjelasan. Cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Periksa kronologinya, periksa SOP-nya, periksa siapa yang bertugas, bagaimana proses pelayanan berlangsung dan apakah ada titik pelayanan yang perlu diperbaiki,” katanya.
Ia meminta evaluasi dilakukan secara menyeluruh agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
“Jangan sampai hari ini minta maaf, besok selesai, kemudian persoalan yang sama terulang lagi. Kalau begitu, masyarakat akan bertanya: apa yang dievaluasi?” tegas Abu Rizal.
Abu Rizal menilai pimpinan rumah sakit memiliki peran penting dalam membangun budaya pelayanan yang berorientasi pada keselamatan pasien.
Menurutnya, Direktur RSUD tidak cukup hanya merespons persoalan setelah menjadi sorotan publik. Manajemen harus mampu melakukan pencegahan melalui evaluasi berkala dan pengawasan terhadap pelaksanaan SOP.
“Direktur harus memastikan sistemnya berjalan. Jangan hanya sibuk ketika ada masalah. Evaluasi harus dilakukan secara berkala. Kalau ditemukan kelemahan, segera diperbaiki,” katanya.
Ia juga meminta Pemerintah Kabupaten PALI sebagai pemilik rumah sakit ikut memastikan kebutuhan pelayanan dasar, SDM, fasilitas serta sistem rujukan dapat berjalan sesuai ketentuan.
Di akhir pernyataannya, Abu Rizal mengingatkan bahwa keselamatan pasien harus ditempatkan sebagai prioritas utama.
“Jangan menunggu ada kejadian yang lebih fatal baru semua pihak bergerak. Kalau hari ini ada keluhan, jadikan itu alarm. Evaluasi sekarang, perbaiki sekarang, bangun sistem sekarang,” tegasnya.
Ia berharap RSUD Anwar Mahakil Talang Ubi dapat menunjukkan perubahan nyata dalam kualitas pelayanan.
“Kami tidak meminta sesuatu yang di luar kemampuan rumah sakit. Kami meminta pelayanan yang profesional, terukur dan sesuai aturan. Kalau fasilitas memang terbatas, sistem penanganan dan rujukannya harus diperkuat. Kalau SOP sudah ada, jalankan. Kalau ada kelemahan, perbaiki. Jangan sampai pelayanan kesehatan di PALI jalan di tempat,” pungkas Abu Rizal.
Catatan redaksi:
Pernyataan tersebut merupakan kritik dan dorongan evaluasi dari Ketua AP3 PALI. Keluhan keluarga pasien yang menjadi sorotan akan diverifikasi lebih lanjut oleh Redaksi dan semua pihak yang di sebut di dalam pemberitaan ini di buka ruang seluas luasnya untuk memberikan hak jawab demi keberimbangan berita sesuai kode etik jurnalistik.
