SUMSEL//PALI.svectrum.com
Rabu 28 Januari 2026
PALI -.Masyarakat Peduli PALI menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) atas komitmennya dalam memenuhi surat pernyataan kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Berdasarkan konfirmasi dari Ibu Sherly Afrina Lola (Ola), Analis Perluasan dan Kepatuhan Non-PPU dan PBI Kantor Pusat BPJS Kesehatan, per tanggal 22 Januari 2026 telah dilakukan adendum Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemkab PALI dan BPJS Kesehatan untuk reaktivasi kepesertaan sebanyak 40.499 warga PALI.
Saat ini, proses verifikasi dan validasi (verivali) data menunjukkan progres signifikan, dengan rincian sebagai berikut:
38.633 orang telah berhasil didaftarkan,
1.108 orang masih dalam status data belum padan,
758 orang sedang dalam proses input.
Capaian ini menunjukkan keseriusan Pemkab PALI dalam memastikan akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Masyarakat Peduli PALI mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten PALI serta berharap proses pendataan yang tersisa dapat segera dituntaskan agar seluruh warga yang menjadi sasaran dapat kembali aktif sebagai peserta BPJS Kesehatan.
Hal ini terungkap setelah MPP melakukan webinar yang menghadirkan tokoh tokoh nasional yang di moderatori oleh Subianto Pudin, S. Sos, SH, MKn, CLA. Sedangkan narasumber yang hadir Ahmad Anayori seorang ahli jaminan sosial nasional, Timboel Siregar , koordinator BPJS WATCH serta Sherly Afrina Lola (Ola) sebagai perwakilan BPJS Pusat.
Sementara pihak Pemda pali dan DPRD tidak ikut hadir di karenakan lain hal yang tidak terkonfirmasi.
Abu Rizal, S. Ag mengucapkan ribuan Terima kasih kepada masyarakat PALI yang ikut berjuang pada 19 Januari kemarin.
"Atas nama Masyarakat Peduli PALI (MPP) Saya dan tim ucapkan Terima kasih kepada seluruh masyarakat PALI yang telah ikut bersuara dan memberikan dukungan baik moril maupun materil, kami juga tidak bisa membalasnya melainkan kami serahkan kepada Tuhan yang maha kuasa ".
Masih kata ijal, " Ini bukan kemenangan MPP tapi ini adalah kemenangan masyakat pali, MPP hanya sebagai koordinator kegiatan aksi. Kekuatan rakyat jangan di sepelehkan dan jangan main main dengan kebijakan yang merugikan kepentingan masyarakat.
"Tapi kita tetap menunggu sampai tanggal 1 februari 2026 ini, kita akan tetap kawal hingga persoalan ini tuntas dan tidak ada lagi masyarakat yang tidak terlindungi haknya tuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan kita minta Dinkes harus segera keluarkan surat pencabutan terhadap surat edaran terkait non aktifnya 40.499 BPJS yang terlanjur menjadi konsumsi publik sebagai bukti keseriusan pemerintah, tutup ijal. (Tim)
