PALI - svectrum.com.| Isu pengurangan P3K yang mencuat di beberapa daerah di Indonesia memantik keresahan dikalangan pegawai P3K. Namun Wakil Ketua DPRD PALI,Firdaus Hasbullah memastikan tidak ada pengurangan di Kabupaten PALI. Hal ini diungkapannya di Gedung DPRD PALI, Senin (30/3).
Keresahan pegawai P3K ini bermula dari pemberlakuan UU omor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam UU tersebut diatur belanja pegawai pemerintah daerah diluar tunjangan guru maksimal 30% dari total APBD.
Menurut Firdaus Hasbullah, saat ini belanja pegawai di Kabupaten PALI mencapai 40%. Jika mengacu UU tersebut, tentu membuat Pemerintah Kabupaten PALI berpikir keras menyiasati hal tersebut. Pemkab harus mengurangi belanja pegawai minimal 10% agar bisa memenuhi syarat dari UU tadi.
Jika tidak disikapi dengan bijak akan ada pengurangan P3K. Untuk menekan belanja pegawai dibawah 30% dari APBD.
Hal inilah yang memicu keresahan dikalagan pegawai. Sempat beredar isu, akan ada pengurangan jumlah pegawai P3K.
Menyikapi hal ini, Firdaus sudah melakukan komunikasi dengan Bupati PALI menanyakan sikap Pemkab menjawab isu tersebut.
"Saya sudah menanyakan langsung dengan bupati. Bupati sudah memastikan punya strategi lain tanpa mengurangi jumlah pegawai P3K agar bisa memenuhi aturan UU tadi. Dan insya Allah dipastikan tidak ada pengurangan pegawai P3K. Bupati sudah ada strategi khusus" tegas FH, panggilan akrabnya.
FH meminta kepada para pegawai P3K yang ada di Kabupaten PALI untuk tetap fokus bekerja dan jangan termakan isu tidak benar.
"Percayalah, Pak Bupati punya strategi tersendiri" ungkap mantan Ketua BEM UMP era reformasi tersebut. (ISH)
