Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

HAKIM CEcar SAKSI SOAL KOMUNIKASI POKIR DAN UANG Rp75 JUTA, SIDANG KORUPSI PROYEK PALI MULAI UNGKAP FAKTA

Kamis, 19 November 2026 | November 19, 2026 WIB | 0 Views Last Updated 2026-11-19T11:37:20Z


PALembang – Persidangan perkara dugaan korupsi proyek infrastruktur di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, mulai mengungkap sejumlah fakta yang menjadi perhatian majelis hakim. Bukan hanya soal pelaksanaan proyek, persidangan kali ini turut mengarah pada komunikasi terkait kegiatan pokok pikiran (pokir), pengecekan pekerjaan hingga transaksi uang senilai Rp75 juta yang belum sepenuhnya terang.


Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Palembang, Kamis (19/11/2026), enam orang saksi diperiksa oleh majelis hakim yang diketuai Pitriadi SH MH bersama Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) PALI.


Perkara ini melibatkan lima terdakwa, yakni Sephy Hendika selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkimtan) PALI, Ardi Ferdian yang merupakan ASN pada Dinas Perkim PALI, serta Arif Gunawan selaku PPK Dinas Pendidikan PALI. Dua terdakwa lainnya berasal dari pihak swasta, yakni Subela dan Yusrizal.


Salah satu keterangan yang mendapat perhatian serius majelis hakim berasal dari saksi Budi. Di hadapan persidangan, Budi mengaku mengetahui adanya enam kegiatan pokok pikiran yang masuk ke Dinas Perkim PALI.


Namun, ketika ditanya siapa PPK yang menangani keenam kegiatan tersebut, Budi justru mengaku tidak mengetahuinya.


"Kurang tahu kalau kepala PPK-nya," ujar Budi.


Ia juga membantah pernah menerima uang dari enam kegiatan tersebut.


"Tidak," jawabnya singkat saat ditanya apakah pernah mendapatkan uang dari kegiatan dimaksud.


Menariknya, Budi justru mengungkapkan kekecewaannya terhadap enam kegiatan tersebut.


"Terus terang saya sama sekali merasa kecewa terhadap enam kegiatan ini," ungkapnya.


Keterangan tersebut kemudian berkembang ketika majelis hakim mendalami komunikasi antara Budi dan Heru, khususnya terkait permintaan untuk menghubungi Ardi dalam pembahasan kegiatan pokir.


Hakim mempertanyakan adanya perbedaan atau ketidaksesuaian keterangan saksi di persidangan dengan keterangan yang sebelumnya disampaikan saat pemeriksaan penyidikan. Dalam BAP, Budi disebut pernah menerangkan adanya komunikasi bahwa pihak tertentu akan menemui Ardi untuk membicarakan kegiatan pokir.


Majelis hakim pun meminta saksi menjelaskan alasan perubahan keterangan tersebut.


"Kalau memang tidak ada, kenapa saudara waktu itu menerangkan seperti itu di penyidikan?" demikian pertanyaan hakim kepada saksi.


Pertanyaan ini menjadi penting karena majelis hakim berupaya mengurai secara terang bagaimana komunikasi berlangsung, siapa pihak yang terlibat, serta apa kaitannya dengan enam kegiatan pokir yang menjadi bagian dari perkara.


Sorotan berikutnya tertuju pada saksi Heru. Majelis hakim secara mendalam mengulik transaksi uang yang disebut-sebut mencapai Rp75 juta.


Dalam pemeriksaan, hakim menyoroti keterangan Heru yang sebelumnya menyebut uang tersebut sebagai pinjaman atau utang. Namun, ketika diminta menjelaskan lebih rinci mengenai asal-usul, proses penyerahan, serta detail transaksi, saksi beberapa kali mengaku lupa.


Hakim kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan kemungkinan hubungan uang yang diterima dengan keuntungan dari pekerjaan proyek yang pernah dikerjakan.


Heru mengakui pernah menerima uang. Akan tetapi, sejumlah detail penting mengenai transaksi tersebut belum dapat dijelaskannya secara pasti.


Ketika kembali didalami mengenai pemberian uang itu, Heru tetap menyebutnya sebagai utang.


"Saya utang," demikian jawaban Heru di hadapan persidangan.


Majelis hakim tidak berhenti pada jawaban tersebut. Pertanyaan kembali diarahkan pada siapa pemberi uang, bagaimana proses penyerahannya, serta apakah uang senilai Rp75 juta itu sudah dikembalikan.


Rangkaian pertanyaan tersebut memperlihatkan bahwa majelis hakim tengah berupaya menelusuri duduk perkara transaksi, termasuk memastikan apakah uang tersebut benar merupakan pinjaman pribadi atau memiliki keterkaitan dengan pekerjaan proyek yang sedang diperiksa.


Tak hanya transaksi uang, proses pengecekan sejumlah pekerjaan proyek juga menjadi materi pemeriksaan yang cukup intensif.


Hakim bersama JPU menggali keterangan Heru mengenai siapa yang meminta pengecekan, bagaimana proses pemeriksaan pekerjaan dilakukan, serta kepada siapa hasil pengecekan tersebut disampaikan.


Heru mengakui pernah melakukan pengecekan pekerjaan. Namun, ketika ditanya mengenai tujuan dan hasil pengecekan, ia beberapa kali menjawab tidak mengetahui atau lupa.


Majelis hakim kemudian memperdalam apakah pengecekan tersebut dilakukan atas perintah pihak tertentu, termasuk kemungkinan kaitannya dengan Budi, Ardi, dan Yusrizal.


Komunikasi setelah pengecekan juga tak luput dari perhatian. Hakim dan JPU mempertanyakan apakah informasi mengenai kondisi pekerjaan yang telah dicek kemudian diteruskan kepada Yusrizal.


Fakta-fakta tersebut menjadi bagian penting dalam mengurai hubungan komunikasi antarpihak, mekanisme pengecekan pekerjaan, serta kemungkinan keterkaitan antara aktivitas proyek dengan transaksi uang yang dipersoalkan dalam perkara ini.


Rangkaian pemeriksaan terhadap Budi dan Heru memperlihatkan masih adanya sejumlah pertanyaan yang membutuhkan penjelasan lebih rinci, terutama menyangkut komunikasi kegiatan pokir, pengecekan pekerjaan, dan transaksi uang Rp75 juta.


Majelis hakim berupaya menguji konsistensi keterangan para saksi, termasuk mencocokkan keterangan di persidangan dengan BAP saat penyidikan.


Sebab, dalam perkara dugaan korupsi proyek pemerintah, bukan hanya pelaksanaan fisik pekerjaan yang perlu diurai, tetapi juga hubungan komunikasi, proses pengambilan keputusan, alur pemeriksaan pekerjaan hingga setiap transaksi keuangan yang diduga memiliki keterkaitan dengan proyek.


Siapa yang meminta pengecekan? Untuk kepentingan siapa hasilnya disampaikan? Dari mana asal uang Rp75 juta dan apakah benar sebatas pinjaman? Serta bagaimana hubungan komunikasi antara pihak-pihak yang disebut dalam persidangan?


Pertanyaan-pertanyaan tersebut masih menunggu pengungkapan lebih lanjut melalui proses pembuktian di persidangan.


Sidang perkara dugaan korupsi proyek infrastruktur PALI ini masih akan berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi lainnya untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing terdakwa.


Seluruh keterangan saksi dan fakta yang muncul di persidangan tetap harus diuji melalui alat bukti dan penilaian majelis hakim. Asas praduga tak bersalah tetap berlaku hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.(red) 

×
Berita Terbaru Update