Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Soroti RAPBD 2027, AP3 dan PUSLIP : "Anggaran BPJS Tidak Boleh Dikurangi Satu Rupiah Pun"

Sabtu, 31 Oktober 2026 | Oktober 31, 2026 WIB | 0 Views Last Updated 2026-11-01T05:39:03Z


PALI – Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Tahun Anggaran 2027 mulai mendapat sorotan dari berbagai elemen masyarakat. Di tengah ancaman menyusutnya kemampuan fiskal daerah, pemerintah kabupaten dan DPRD diminta tidak mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat demi mempertahankan postur anggaran yang terlihat besar.


Sorotan tersebut disampaikan Aliansi Pemuda Peduli PALI (AP3) bersama Pusat Penelitian Informasi dan Kebijakan Publik (PUSLIP). Kedua lembaga itu mengingatkan agar pengalaman pahit penonaktifan BPJS Kesehatan terhadap 40.499 warga pada 2026 tidak kembali terulang akibat lemahnya perencanaan dan penentuan prioritas anggaran.


Bagi AP3 dan PUSLIP, APBD 2027 bukan sekadar persoalan besarnya pendapatan dan belanja daerah, melainkan ujian nyata keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan rakyat.


Ketua Umum AP3, Abu Rizal, S.Ag., menegaskan bahwa jaminan kesehatan masyarakat harus menjadi salah satu prioritas utama dalam penyusunan APBD 2027.


Ia meminta Bupati dan DPRD PALI tidak mengulangi persoalan yang pernah membuat ribuan warga kesulitan memperoleh pelayanan kesehatan.


"Jangan sampai tragedi BPJS terulang. Kami tidak ingin anggaran BPJS masyarakat dikurangi satu rupiah pun. Pemerintah harus memastikan seluruh warga tetap mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan. Jangan menunggu rakyat turun ke jalan baru anggaran disiapkan," tegas Abu Rizal.


Pria yang akrab disapa Bung Ijal itu mengingatkan, persoalan penonaktifan kepesertaan BPJS sebelumnya telah memberikan dampak serius terhadap kehidupan masyarakat.


Selama sekitar dua bulan ketika kepesertaan tidak aktif, menurutnya, sejumlah warga terpaksa membiayai pengobatan sendiri. Bahkan, ada yang harus menguras tabungan hingga menjual aset untuk memenuhi kebutuhan medis.


Tidak hanya menimbulkan persoalan ekonomi, Abu Rizal menyebut pihaknya juga menerima laporan mengenai warga yang kondisi kesehatannya memburuk akibat keterbatasan biaya pengobatan.


"Kami tidak ingin pengalaman pahit itu kembali dirasakan masyarakat. Bayangkan ketika seseorang sedang sakit dan membutuhkan pertolongan medis, tetapi justru harus memikirkan dari mana mendapatkan uang untuk berobat," ujarnya.


Abu Rizal, yang pernah menjadi panglima aksi perjuangan BPJS masyarakat PALI pada 19 Januari 2026, juga mengingatkan tanggung jawab politik dan moral anggota DPRD dalam pembahasan anggaran.


Menurutnya, DPRD bukan sekadar mitra pemerintah dalam mengesahkan APBD, melainkan lembaga yang wajib memastikan setiap kebijakan anggaran benar-benar melindungi kepentingan masyarakat.


"Kalau sampai anggaran BPJS kembali bermasalah, jangan hanya Bupati yang dimintai pertanggungjawaban. DPRD juga harus bertanggung jawab karena mereka ikut membahas dan menyetujui APBD," tegasnya.


Sementara itu, Direktur PUSLIP, Indra Setia Haris, menilai Pemkab PALI perlu mengubah cara pandang dalam menyusun kebijakan anggaran.


Menurutnya, besarnya angka APBD tidak otomatis mencerminkan keberhasilan pengelolaan keuangan daerah. Justru yang paling penting adalah ketepatan menentukan prioritas dan kemampuan merealisasikan program yang dibutuhkan masyarakat.


"Jangan terlalu sibuk membuat angka APBD terlihat besar dan mewah. APBD bukan ajang memamerkan angka. Yang dibutuhkan masyarakat adalah kepastian pelayanan kesehatan, pendidikan, dan terpenuhinya berbagai hak dasar mereka," ujar Indra.


Indra menyoroti pentingnya ketelitian Bappeda dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam menghitung kebutuhan belanja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.


Ia menyebut sejumlah komponen yang harus mendapat perhatian serius, antara lain anggaran jaminan kesehatan, gaji guru dan tenaga kesehatan, penghasilan perangkat desa dan kelurahan, serta honor marbot dan guru mengaji.


Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya memberikan perhatian besar terhadap proyek fisik, sementara kewajiban rutin yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat justru berisiko mengalami kekurangan alokasi.


"Jangan sampai anggaran pembangunan fisik dihitung begitu detail, tetapi anggaran untuk BPJS, gaji guru, tenaga kesehatan, perangkat desa, marbot, dan guru mengaji justru terabaikan. Semua harus diperiksa secara teliti, dicek dan dicek kembali," katanya.


Indra juga mengingatkan potensi tekanan fiskal pada APBD PALI 2027 akibat berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.


Selain itu, penyesuaian perlakuan terhadap piutang Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat dalam proyeksi pendapatan daerah dinilai dapat memengaruhi postur APBD yang sedang disusun.


Dengan kondisi tersebut, Indra meminta Pemkab PALI tidak memaksakan rencana belanja yang melampaui kemampuan keuangan daerah.


"Kalau pendapatan turun, pemerintah harus berani melakukan penyesuaian. Tetapi jangan sampai yang pertama dikorbankan justru belanja yang menyangkut kebutuhan rakyat. Kurangi program yang tidak mendesak, bukan mengorbankan pelayanan dasar," tegasnya.


Ia menilai pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan program pembangunan, terutama ketika ruang fiskal daerah semakin terbatas.


Menurut Indra, pembangunan infrastruktur tetap diperlukan, tetapi tidak semestinya menggeser prioritas anggaran untuk pelayanan kesehatan, pendidikan, serta kewajiban pemerintah kepada masyarakat.


"Jangan sampai demi mengejar proyek pembangunan, rakyat justru harus menanggung akibatnya. Jalan dan gedung bisa direncanakan berdasarkan skala prioritas, tetapi orang sakit tidak bisa disuruh menunggu sampai tahun anggaran berikutnya," sindirnya.


Lebih jauh, Indra mengkritisi kecenderungan penyusunan target pendapatan yang terlalu optimistis tanpa didukung sumber penerimaan yang jelas.


Ia mengingatkan bahwa perencanaan anggaran yang tidak realistis dapat menimbulkan persoalan saat pelaksanaan APBD, khususnya apabila realisasi pendapatan ternyata jauh di bawah target.


"Jangan memaksakan target pendapatan hanya agar APBD terlihat gemuk. Kalau sumber penerimaannya belum jelas, jangan dibangun seolah-olah uangnya sudah tersedia. Ini berbahaya karena bisa menimbulkan persoalan ketika belanja harus direalisasikan," paparnya.


Menurutnya, target penerimaan yang tidak rasional juga dapat membebani perangkat daerah yang bertugas mengelola pendapatan.


"Kasihan bagian pendapatan jika harus mengejar target yang tidak masuk akal. Ketika target tidak tercapai, yang berpotensi terganggu adalah pembayaran kewajiban dan realisasi program pemerintah. Ujung-ujungnya masyarakat kembali menjadi korban," lanjut Indra.


Karena itu, ia meminta Bupati dan DPRD PALI menjadikan penyusunan APBD 2027 sebagai momentum memperbaiki kualitas perencanaan dan disiplin pengelolaan keuangan daerah.


Indra menegaskan bahwa APBD seharusnya menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar dokumen yang menampilkan angka pendapatan dan belanja.


Ia berharap pemerintah daerah bersama DPRD dapat menyusun APBD 2027 secara realistis, transparan, dan berdasarkan urutan kebutuhan yang paling mendesak.


Bagi PUSLIP, keberhasilan pemerintah tidak diukur dari seberapa besar APBD yang disahkan, melainkan dari seberapa baik anggaran tersebut menjawab persoalan masyarakat.


"APBD yang baik bukan APBD yang terlihat paling besar, tetapi APBD yang paling mampu menjawab kebutuhan rakyat. Jangan sampai anggaran terlihat megah di atas kertas, sementara masyarakat kesulitan berobat dan hak-hak mereka justru terabaikan," tegasnya.


Indra pun kembali mengingatkan Bupati dan DPRD PALI agar tidak mengulangi kesalahan yang dapat memicu persoalan pelayanan publik seperti yang terjadi pada kepesertaan BPJS masyarakat.


"Tidak perlu memaksakan APBD terlihat gemuk jika kemampuan daerah memang terbatas. Lebih baik anggarannya realistis, tetapi rakyat terlindungi. Jangan sampai APBD penuh angka dan harapan, tetapi rakyat justru mendapatkan kenyataan pahit," pungkas Indra. (Red)

×
Berita Terbaru Update